Penulis berterima kasih diundang hari ini Jumat 20 Februari 2025 menghadiri Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Walikota Fadli Amran dan Wakil Walikota Maigus Nasir.Sebagai warga kota patut rasanya disampaikan refleksi sebagai anggota masyarakat yang ikut terlibat dalam dinamika kota, suka dan duka.
Esensi Kepemimpinan Wali Kota
Refleksi kepemimpinan wali kota bukan sekadar menyusun daftar capaian atau memamerkan angka-angka statistik. Ia adalah proses perenungan kolektif: apakah arah kota sudah tepat, apakah kebijakan benar-benar menyentuh rakyat, dan apakah kepemimpinan menghadirkan rasa aman, adil, dan harapan.
Baca Juga : Nagari Creative Hub Jadi Andalan Mahyeldi-Vasko
Di sebuah kota seperti Kota Padang, refleksi kepemimpinan berarti membaca denyut kehidupan warganya. Apakah pelayanan publik lebih cepat dan lebih ramah? Apakah air bersih lebih terjamin? Apakah pasar lebih tertata? Apakah ruang-ruang ibadah dan pendidikan menjadi pusat pembinaan moral generasi muda? Jika perubahan itu terasa, maka kepemimpinan tidak hanya bekerja di atas kertas, tetapi hadir dalam realitas sehari-hari.
Esensi refleksi juga menyentuh dimensi keberpihakan. Seorang wali kota diuji bukan hanya saat meresmikan proyek, tetapi saat menghadapi krisis—ketika bencana datang, ketika warga kehilangan tempat tinggal, ketika ekonomi kecil terguncang. Di sanalah terlihat apakah kebijakan berpihak pada yang paling rentan. Refleksi menjadi cermin: apakah pemerintah hadir lebih dulu, atau justru lambat dan berjarak.
Lebih jauh, refleksi kepemimpinan adalah evaluasi stabilitas dan etika. Kota membutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik, tetapi juga suasana batin kepemimpinan yang harmonis. Ketika relasi di puncak pemerintahan solid, birokrasi menjadi tenang, program berjalan konsisten, dan masyarakat merasa yakin bahwa arah pembangunan tidak terombang-ambing oleh konflik internal. Kepemimpinan bukan sekadar soal kewenangan, tetapi tentang kedewasaan dan kemampuan mengelola ego demi kepentingan bersama.
Refleksi juga menyentuh harmoni sosial. Kota yang maju bukan hanya kota dengan gedung tinggi dan jalan lebar, tetapi kota yang warganya rukun. Ketika perbedaan dapat dikelola dengan dialog, ketika salah paham diselesaikan dengan pendekatan tokoh lokal, ketika indeks kerukunan meningkat—itulah tanda kepemimpinan yang matang. Infrastruktur dapat dibangun dengan anggaran, tetapi harmoni dibangun dengan kepercayaan.
Di era digital, esensi refleksi semakin luas. Kepemimpinan dinilai bukan hanya dari kebijakan, tetapi dari cara menjawab kritik. Apakah pemerintah responsif terhadap suara publik? Apakah klarifikasi disampaikan dengan data dan sikap santun? Kota modern menuntut kepemimpinan yang transparan dan komunikatif.
