Padang, hantaran.Co–Sebanyak 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menuntaskan agenda reses perorangan masa persidangan kedua tahun 2025/2026 di delapan (8) daerah pemilihan (dapil). Aspirasi yang dihimpun selama kegiatan tersebut akan menjadi rujukan dalam pembahasan anggaran serta penyusunan program pembangunan daerah bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Reses dilaksanakan pada 2–9 Februari 2026 untuk dapil I–VII, dan 2–12 Februari 2026 bagi anggota dari dapil VIII (Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai). Beragam aspirasi disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga persoalan pertanian dan UMKM.
Baca Juga : Tol Padang–Sicincin Siap Sambut Arus Mudik Lebaran 2026
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan seluruh aspirasi yang diterima tidak hanya dicatat sebagai laporan formal, tetapi akan diperjuangkan dalam pembahasan program dan penganggaran daerah. Ia menyebut, permintaan di bidang infrastruktur antara lain seperti perbaikan jalan, irigasi, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni. Di sektor pendidikan, masyarakat mengusulkan pembangunan unit sekolah baru, perbaikan ruang belajar, dan peningkatan fasilitas belajar mengajar. “Untuk sektor pertanian, di antaranya kebutuhan bibit unggul bersertifikasi, pupuk bersubsidi, hingga persoalan harga jual komoditas,” ujarnya.
Reses di Koto Pulai, Ketua DPRD Sumbar Tekankan Pentingnya Perencanaan yang Matang
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menggelar reses di Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (8/2/2026). Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka untuk menampung aspirasi sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dalam pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi menekankan pentingnya perencanaan matang dalam setiap usulan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan. Ia mengingatkan agar proposal dilengkapi secara detail, mulai dari nama jalan, alamat RT/RW, lebar dan panjang jalan, hingga rincian anggaran termasuk pajak dan biaya perencanaan. “Kalau usulan lengkap, pengerjaan bisa maksimal dan tidak bermasalah di kemudian hari,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bantuan dari pemerintah provinsi bersifat kolektif dan bukan untuk kepentingan pribadi. Aspirasi yang masuk akan dipilah sesuai kewenangan pemerintah kota atau provinsi dan disesuaikan dengan skala prioritas.Selain itu, ia mengajak masyarakat membangun pola pikir kolektif demi keberhasilan bersama serta menekankan pentingnya keseimbangan antara kesuksesan dunia dan akhirat.
Evi Yandri Rajo Budiman Tampung Aspirasi Pascabencana di Pauh
Pasca banjir bandang, warga Pauh, Kota Padang di antaranya Lambung Bukit dan Batu Busuk masih membutuhkan perbaikan irigasi, aliran sungai, jalan, jembatan, sawah, ladang, serta hunian tetap (huntap). Aspirasi tersebut disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, saat reses di Huntara Mandiri Kepalo Koto, Pauh, Jumat (6/2/2026). Lebih dari 200 warga hadir dalam pertemuan itu.
Warga mengeluhkan hilangnya jembatan akibat banjir sehingga anak-anak harus menyeberangi sungai atau memutar jauh untuk menuju sekolah, seperti SMA 9 serta SMP 14, 23, dan 44. Evi menyatakan jembatan permanen akan dibangun, namun dalam waktu dekat akan diupayakan jembatan darurat agar bisa dilalui pejalan kaki dan sepeda motor. Untuk perbaikan jalan, pendanaan akan diupayakan dari pemerintah pusat atau provinsi.
Terkait bantuan sawah terdampak, Dinas Pertanian menyebut bantuan telah disiapkan dalam empat kategori: rusak ringan, sedang, berat, dan hilang. Pendataan dilakukan berjenjang dari RT/RW hingga provinsi. Evi menegaskan pentingnya pendataan akurat agar tidak terjadi persoalan seperti pembangunan huntap di Pasaman yang masih bermasalah sejak 2022.
