Padang, hantaran.Co–Salah satu persoalan mendasar dalam perambatan ekonomi Sumbar selama setahun terakhir adalah masih tingginya ketergantungan daerah terhadap belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Di sisi lain, sektor investasi belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah.
Ketua Fraksi Perjuangan dan PKB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman mengatakan, ketika daerah terlalu bergantung pada belanja pemerintah, maka saat terjadi efisiensi atau pemangkasan anggaran, maka fiskal daerah dengan sendirinya akan ikut goyah. Hal ini jelas ikut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga : 58 Persen Dana Desa Buat Koperasi Merah Putih, Djohermansyah: Ancam Otonomi Desa
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Albert menilai Sumbar harus mendorong masuknya belanja swasta melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah (pemda) perlu membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal, sehingga tercipta usaha-usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jika investasi tumbuh, ekonomi akan bergerak dan masyarakat bisa lebih sejahtera,” katanya.
Namun demikian, Albert menilai iklim investasi di Sumbar hingga kini belum sepenuhnya ramah bagi investor. Sejumlah kendala masih kerap dihadapi, di antaranya birokrasi yang berbelit-belit serta persoalan lahan yang sering bermasalah.
“Kuncinya ada pada pemda. Bagaimana birokrasi bisa memberi kemudahan, tidak berbelit-belit. Kemudian, jika ada kendala di lapangan khususnya terkait lahan atau tanah ulayat, harus dikomunikasikan secara baik dan bijak dengan masyarakat. Tujuan tanah ulayat itu sangat mulia, bagaimana bisa memberi manfaat bagi kaum,” ujarnya.
Investasi Belum Berdampak
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar mencatat, realisasi investasi Sumbar pada 2025 mencapai Rp16,81 triliun. Angka ini berasal dari akumulasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) hingga triwulan IV 2025, dengan total 14.914 proyek dan penyerapan 12.637 tenaga kerja Indonesia serta 27 tenaga kerja asing.
Di atas kertas, capaian ini memberi sinyal positif. Namun pembacaan lebih dalam menunjukkan tantangan serius pada struktur dan arah investasi daerah.Kepala DPMPTSP Sumbar, Luhur Budianda menyebut, capaian tersebut sebagai hasil upaya menjaga iklim investasi di tengah tekanan ekonomi nasional dan global. Menurutnya, Sumbar masih mampu mempertahankan kepercayaan investor.“Realisasi investasi kita sampai akhir 2025 mencapai Rp16,81 triliun. Ini menunjukkan Sumbar masih menjadi tujuan investasi, baik dari PMDN maupun PMA,” ujarnya kepada Haluan, beberapa waktu yang lalu.
