Ia menyebutkan Musrenbang juga terintegrasi dengan rembug stunting, mengingat prevalensi stunting Kota Payakumbuh pada 2024 masih berada pada angka 16,4 persen.
Selain itu, Pemko mendorong pengembangan UMKM, optimalisasi potensi pertanian, peningkatan layanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
“Kami mengajak masyarakat untuk memilah sampah, mengolah kompos, dan membangun budaya hidup minim sampah,” katanya.
Rida juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun kembali pusat pertokoan Payakumbuh yang terbakar guna memperkuat pergerakan ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, menyampaikan sejumlah aspirasi prioritas yang dihimpun melalui Musrenbang kelurahan dan reses anggota DPRD.
“Aspirasi prioritas masyarakat antara lain normalisasi Sungai Batang Agam dan Batang Sikali guna mencegah banjir serta melindungi lahan pertanian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan pengadaan lahan dan pembangunan kantor camat yang lebih representatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hurisna turut mengapresiasi langkah Pemko Payakumbuh yang telah mengalokasikan honorarium lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti LPM, PKK, RW, dan RT melalui APBD. Meski demikian, ia mengingatkan agar usulan program benar-benar diprioritaskan pada kegiatan yang berdampak luas, terutama di tengah pengurangan transfer ke daerah.
“Setiap usulan harus benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat dan menghindari pemborosan anggaran,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Payakumbuh Timur, Yopie Kurniawan mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi pembangunan.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Mari kita jaga komunikasi dan bekerja sama agar Payakumbuh Timur semakin baik,” katanya. (*)
