“Jika konflik meluas dan mengganggu jalur pelayaran atau memicu perlambatan ekonomi global, permintaan ekspor Indonesia bisa terdampak. Memang, ekspor kita ke Iran atau Israel relatif kecil, tetapi efek rambatannya melalui perlambatan mitra dagang utama (Tiongkok, Eropa, AS) bisa lebih signifikan,” ucap Ronny.
Sedangkan ke Sumatera Barat, menurut Ronny dampaknya lebih bersifat tidak langsung.
Jika inflasi nasional naik karena energi dan pangan, maka harga kebutuhan pokok di Sumbar juga berpotensi ikut naik.
Sektor UMKM, perdagangan, dan transportasi akan merasakan tekanan biaya.
Namun, jika harga komoditas tertentu (misalnya CPO atau batu bara) terdorong naik karena ketidakpastian global, daerah penghasil komoditas di Indonesia bisa mendapat windfall jangka pendek, meski itu tetap harus dikelola hati-hati karena sifatnya sangat fluktuatif.
“Intinya, selama konflik tidak meluas menjadi perang regional besar yang mengganggu suplai energi global secara ekstrem, dampaknya ke Indonesia, termasuk Sumbar, masih dalam kategori tekanan ekonomi normal, bukan krisis. Tapi tetap harus waspada, karena dunia hari ini sangat sensitif. Satu rudal di Timur Tengah bisa terasa sampai ke harga cabai di pasar tradisional kita. Karena itu, stabilitas fiskal, ketahanan pangan daerah, dan koordinasi pusat-daerah menjadi kunci mitigasi ke depan,” kata Ronny.
Senada dengan itu, Pakar Ekonomi yang juga akademisi di UIN Imam Bonjol Padang, Huriyatul Akmal mengatakan efek perang ini terhadap Indonesia.
“Ya pasti ada efeknya, terutama terkait komoditi global khususnya minyak dan gas,” kata Akmal di hari yang sama.
Lebih lanjut ia menjelaskan ketika selat Hormuz ditutup oleh Iran, pasti pasokan minyak dunia akan terpengaruh, harga pasti naik. Komoditi lain juga akan ke trigger.
“Sedangkan kalau dampak langsung ke perekonomian Sumbar mungkin akan terasa jika konflik berkepanjangan,” tuturnya.
Menurutnya mungkin komoditi strategis sumbar tidak terlalu terdampak, tapi efek domino nya pasti akan terasa ke perekonomian nasional dan lokal. (h/yes)
