SIJUNJUNG, HANTARAN.Co — Suasana khidmat menyelimuti Balairung Lansek Manih, Senin (2/3/2026), ketika Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, secara resmi mengukuhkan empat camat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Momentum tersebut tak sekadar seremoni rotasi jabatan, melainkan penegasan komitmen kepemimpinan di tengah tekanan fiskal yang disebut sebagai periode paling menantang sepanjang 2026.
Empat pejabat yang dipercaya mengemban amanah itu yakni Novdel Fendri Melva Putra, SSTP, MM sebagai Camat Kupitan; Erick Sedenov, SIP sebagai Camat Koto VII; Verigif Alnev, SSTP, M.Si sebagai Camat Lubuk Tarok; serta Rahmad Azandi Fajar, SSTP sebagai Camat Tanjung Gadang.
Dalam arahannya, Benny Dwifa menegaskan bahwa jabatan camat bukan sekadar posisi administratif, melainkan peran strategis sebagai pemimpin wilayah yang harus peka terhadap dinamika masyarakat.
Baca juga : Operasi Pekat Jelang Ramadan, Polres Dharmasraya Amankan Miras, Narkoba hingga Pelaku Curanmor
“Camat tidak boleh tidak tahu apa yang terjadi di wilayahnya. Ibaratnya jarum saja jatuh, camat harus tahu itu,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya etika, moral, kejujuran, keikhlasan, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Menurutnya, penunjukan para camat telah melalui pertimbangan matang berdasarkan potensi, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
Lebih jauh, Bupati mengungkapkan bahwa tahun 2026 menjadi salah satu periode terberat bagi pemerintah daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran ekstrem dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.
Empat Camat Dikukuhkan, Bupati Benny Dwifa
“Ini tahun terberat yang kita jalani. Efisiensi di level ekstrem memaksa kita mencari alternatif agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan tetap maksimal,” ujarnya.
Ia mengingatkan, masyarakat tidak ingin disuguhi istilah teknis seperti efisiensi anggaran. Bagi warga, yang terpenting adalah kehadiran nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan.
Meski terdapat kabar pengembalian transfer dana ke daerah, realisasi yang diterima belum sepenuhnya sesuai harapan. Dampaknya, sejumlah program prioritas dan janji politik belum dapat direalisasikan secara optimal.
