“Pemerintah harus memastikan ada akses pemeriksaan kesehatan dan pendampingan medis. Jangan menunggu sampai ada kondisi darurat baru bergerak. Pencegahan jauh lebih penting,” ucapnya lagi.
Lisda juga mendesak adanya protokol krisis yang jelas dan terukur terkait jadwal pemulangan. Kepastian waktu dinilai sangat penting, bukan hanya bagi jemaah yang berada di luar negeri, tetapi juga bagi keluarga mereka di Indonesia yang terus menanti kabar di tengah arus informasi yang simpang siur.
Dalam skenario terburuk apabila situasi belum membaik, Lisda mendorong pemerintah menyiapkan langkah darurat, seperti penambahan penerbangan, pengalihan rute alternatif, hingga skema evakuasi bertahap yang dirancang secara matang dan cepat.
Transparansi informasi, lanjutnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari kehadiran negara. Pemerintah diminta menyampaikan pembaruan resmi secara berkala guna mencegah kepanikan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Komisi VIII DPR RI, kata Lisda, akan terus mengawal perkembangan penanganan situasi ini. Ia berharap seluruh jemaah umrah asal Indonesia dapat segera kembali ke Tanah Air dalam keadaan selamat dan sehat, sebagai wujud nyata perlindungan negara terhadap warganya di tengah situasi darurat global. (h/kis)
