JAKARTA, HANTARAN.Co – Eskalasi konflik regional yang berujung pada penutupan sejumlah wilayah udara internasional berdampak luas terhadap arus penerbangan global. Ribuan jemaah umrah asal Indonesia ikut terseret dalam situasi tersebut. Jadwal penerbangan yang dibatalkan dan ditunda secara mendadak membuat mereka tertahan di sejumlah bandara transit, menghadapi ketidakpastian waktu kepulangan ke Tanah Air.
Data sementara menyebutkan lebih dari 58 ribu jemaah terdampak kondisi ini. Sejumlah titik transit internasional seperti Doha dan Dubai dilaporkan mengalami lonjakan penumpukan penumpang akibat perubahan rute dan pembatalan penerbangan. Di tengah situasi yang serba tidak menentu, kekhawatiran pun meningkat, terutama karena sebagian besar jemaah merupakan kelompok lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi kesehatan dan kenyamanan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menegaskan bahwa dalam kondisi krisis, negara tidak boleh bersikap pasif. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama yang ditangani secara serius dan terkoordinasi.
Baca juga : Satpol PP Padang Sita Puluhan Petasan di Awal Ramadan, Tegakkan Imbauan Wali Kota
“Keselamatan jemaah adalah harga mati. Negara harus hadir secara konkret, bukan sekadar imbauan. Pemerintah wajib memastikan setiap jemaah terlindungi, aman, dan tidak terlantar dalam kondisi apa pun,” ujar Lisda dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah harus terwujud melalui pengawasan langsung dan koordinasi aktif lintas kementerian. Kementerian terkait, termasuk otoritas luar negeri dan perwakilan RI di negara transit, diminta memperkuat sinergi guna memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terdata dan terpantau.
Menurut Lisda, aspek keselamatan tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan kebutuhan dasar para jemaah. Ia mengingatkan agar konsumsi, air minum, hingga tempat istirahat yang layak dijamin sepenuhnya tanpa membebani biaya tambahan kepada jemaah.
58 Ribu Jemaah Umrah Terdampak
“Jangan sampai ada jemaah yang kekurangan makanan, air, atau harus tidur tanpa kepastian fasilitas. Logistik harus dijamin sepenuhnya. Ini tanggung jawab bersama antara pemerintah, maskapai, dan penyelenggara perjalanan,” katanya.
Selain logistik, layanan kesehatan menjadi perhatian serius. Kondisi perjalanan panjang dan penantian yang tidak menentu berpotensi memicu kelelahan, dehidrasi, bahkan gangguan kesehatan lainnya, terutama bagi jemaah lansia. Lisda meminta agar akses pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, serta pendampingan medis darurat tersedia di titik-titik transit.
