Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi TKD dengan realisasi Rp1,96 triliun. Sementara itu, DAK Nonfisik telah tersalurkan Rp904,18 miliar, terutama untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
Belanja Negara untuk Perkuat Layanan Publik
Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp416,74 miliar atau tumbuh 16,43 persen (yoy), yang didominasi belanja pegawai sebesar Rp329,38 miliar.
Namun hingga akhir Januari, belanja bantuan sosial, DAK Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal masih dalam tahap persiapan administratif dan belum direalisasikan.
Dody mengatakan, percepatan penyaluran tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
“Belanja negara, baik melalui kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah, diarahkan untuk memperkuat layanan publik, mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, serta menjaga daya beli masyarakat. Kami memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” katanya.
Dari sisi makro ekonomi, ujar Dody, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan IV-2025 tercatat 1,69 persen (yoy), dengan pertumbuhan kumulatif tahun 2025 sebesar 3,37 persen, masih di bawah capaian nasional.
“Inflasi Januari 2026 tercatat 3,92 persen (yoy), lebih tinggi dibanding nasional, meski secara bulanan terjadi deflasi 1,15 persen,” ucapnya.
Ia menyebut, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
