“Keterbukaan kebijakan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat,” ucapnya.
Sebagai informasi, lonjakan harga minyak global yang kini berada jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 menjadi risiko nyata bagi stabilitas fiskal nasional. Selisih sekitar USD20 per barel dari asumsi APBN tersebut, berpotensi menambah tekanan besar terhadap belanja subsidi dan kompensasi BBM yang harus ditanggung negara.
Di sisi lain, dinamika harga minyak global yang masih fluktuatif membuat tekanan terhadap APBN diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam waktu dekat. (*)
