Jakarta, hantaran.Co–Harga minyak acuan global brent crude oil telah menembus angka USD92 per barel pada hari ini, Sabtu (7/3/2026). Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apabila harga minyak tembus USD92 per barel, maka defisit APBN akan melampaui tiga persen PDB jika tidak dilakukan penyesuaian kebijakan fiskal.
Berkaitan dengan itu, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) Mulyanto meminta pemerintah menjelaskan rencana penyesuaian kebijakan fiskal itu secara terbuka dan transparan kepada publik dan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite.
Baca Juga : Bulog Bakal Bangun Gudang Logistik di Dharmasraya
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 itu menyebut kebijakan menaikkan harga BBM, secara langsung akan menekan daya beli masyarakat dan memicu tekanan inflasi. Serta memiliki dampak yang luas terhadap biaya transportasi, harga pangan, serta biaya produksi yang pada akhirnya membebani masyarakat luas.
“Kebijakan ini tentu akan menyulitkan masyarakat. Karenanya harus dihindari Pemerintah,” kata Mulyanto kepada Haluan, Sabtu (7/3/2026).
Dijelaskan, secara kreatif pemerintah mesti meninjau dan menyesuaikan kembali pos-pos pengeluaran anggaran yang tidak tepat sasaran atau tidak efisien, selain mengoptimalkan tambahan pemasukan dari windfall profit ekspor komoditas seperti batubara, CPO, nikel dan lainnya.
Menurut Mulyanto, sudah semestinya pemerintah secara serius melakukan rasionalisasi dan realokasi belanja negara yang tidak prioritas. Peninjauan kembali program-program yang menekan APBN, penjadwalan ulang proyek yang kurang mendesak, serta peningkatan efisiensi belanja negara untuk dapat membuka ruang fiskal tanpa harus membebani masyarakat.
“Langkah tersebut juga perlu didukung oleh optimalisasi kontribusi BUMN energi, termasuk dari Pertamina, serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif,” katanya.
Kenaikan Harga Minyak Jauh di Atas Asumsi
Mulyanto meminta pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini secara prudent dan transparan. Publik berhak mengetahui simulasi dampak harga minyak terhadap APBN serta daftar program belanja yang akan direvisi. Keterbukaan kebijakan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa stabilitas fiskal dijaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.
Untuk diketahui lonjakan harga minyak global, yang jauh di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar USD70 per barel, telah menjadi risiko nyata terhadap stabilitas fiskal nasional.
Selisih sekitar USD20 per barel minyak global hari ini dari asumsi APBN menimbulkan tekanan besar pada belanja subsidi dan kompensasi BBM yang harus ditanggung negara. Sementara angka tersebut masih dinamis.
