PADANG, HANTARAN.CO — Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk bangkit dan mengejar berbagai ketertinggalan di daerah ini.
“Kita semua harus bangkit dan bersatu memperbaiki Sumatera Barat yang tercecer dalam gerak pembangunan dan ekonomi beberapa waktu belakangan. Pertumbuhan ekonomi rendah, kualitas dan daya saing pendidikan lemah, pembangunan infrastruktur lamban. Bahkan pembangunan jalan tol di Sumbar dikenal sebagai yang terlama sedunia,” kata Ketua ICMI Orwil Sumbar Prof. Musliar Kasim saat membuka diskusi terbatas di Hotel UNP, Padang, Jumat (6/3/2026).
Seiring dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologi November 2025 lalu, sejatinya Pemprov Sumbar dan jajarannya bersungguh-sungguh memperbaiki cara mengelola pembangunan di daerah ini, agar tidak kian tertinggal dibanding provinsi lainnya di Indonesia.
Diskusi terbatas yang dihadiri pengurus ICMI Orwil Sumbar menghadirkan dua nara sumber khusus, yaitu Ekonom Unand Prof Werry Darta Taifur dan Sekretaris Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumbar Adratus Setiawan.
Prof Werry dalam materi pemantik diskusi mengingatkan betapa perlu dan pentingnya pertumbuhan ekonomi (PE) bagi sebuah daerah atau bangsa.
”Pertumbuhan ekonomi adalah denyut jantung perekonomian. Denyut perekonomian yang kuat menandakan ekonomi sehat, sebaliknya denyut jantung yang rendah pertanda perekonomian sedang sakit,” kata Rektor Unand periode 2011-2015 ini.
Denyut jantung yang rendah tidak dapat mengalirkan kesejahteraan, stabilitas dan peluang. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi harus tinggi agar berbagai masalah ekonomi dapat diatasi.
Menurut Werry, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan
semenjak tahun 2018 yang disebabkan oleh masalah struktural yang dihadapi Sumatera Barat. Untuk keluar dari perlambatan ekonomi, Sumbar memerlukan transformasi struktural.
Werry juga menepis dalil PE Sumbar rendah tapi kemiskinan turun dan gini rasio rendah. Kemiskinan menurun karena program perlindungan sosial, perbaikan layanan dasar, dan redistribusi pendapatan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penurunan kemiskinan lebih didorong oleh kebijakan sosial, bukan oleh kekuatan ekonomi riil.
”Jika pertumbuhan ekonomi Sumnar tetap berlanjut rendah dan inflasi tinggi, maka salah satu resiko adalah penurunan kemiskinan mandek atau berbalik naik,” katanya.
