Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar yang sedang dijalankan pemerintah. Pada 2026, anggaran program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp335 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp268 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan program, sementara Rp67 triliun disiapkan sebagai dana cadangan.
Besarnya anggaran ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi bagi anak sekolah, tetapi juga kebijakan publik yang menggerakkan ekonomi masyarakat.
Pertanyaan pentingnya, pertama, mengapa program MBG kian penting di tengah banyak gagasan untuk menghapusnya? Kedua, apa yang perlu diperbaiki agar program ini tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi rakyat di tingkat lokal?
Empat Penyebab Penting
Pertama, program MBG lahir dari kesadaran bahwa kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh kecukupan gizi sejak masa pertumbuhan. Anak memperoleh asupan gizi yang baik cenderung tumbuh lebih sehat, memiliki kemampuan belajar lebih optimal, serta berpeluang menjadi generasi produktif di masa depan. Sebaliknya, kekurangan gizi sering meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan kognitif.
Kedua, perhatian terhadap gizi anak pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Banyak negara menjadikan program makan bergizi di sekolah sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indonesia kini menempuh langkah serupa melalui program MBG untuk menjangkau jutaan pelajar di berbagai daerah.
Program ini memiliki makna lebih luas dari sekadar pemenuhan kebutuhan gizi. Anggaran negara yang besar dapat menjadi stimulus ekonomi jika rantai pasok pangan program ini melibatkan pelaku usaha lokal. Dengan pendekatan tersebut, program gizi tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi anak sekolah, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat masyarakat.
Ketiga, program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari. Beras, telur, ayam, ikan, sayuran, dan buah harus tersedia secara berkelanjutan untuk memenuhi jutaan porsi makanan. Skala kebutuhan besar ini secara alami menciptakan permintaan pasar relatif stabil.
Bagi sektor pertanian desa, kondisi ini merupakan peluang yang penting. Selama ini petani sering menghadapi ketidakpastian harga akibat fluktuasi pasar. Ketika panen melimpah, harga hasil pertanian cenderung turun. Sebaliknya, ketika produksi menurun, harga justru meningkat tajam dan memberatkan konsumen.
Jika kebutuhan pangan program MBG dipenuhi melalui produksi lokal, maka sebagian besar anggaran negara yang digunakan untuk program ini akan kembali berputar di desa. Petani, peternak, nelayan, hingga pedagang kecil dapat memperoleh manfaat langsung dari permintaan pangan yang stabil.
Pendekatan seperti ini, sepiring makanan bergizi yang diterima anak sekolah tidak hanya mencerminkan perhatian negara terhadap kesehatan generasi muda, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan.
Lima Usulan Perbaikan
Agar dampak ekonomi program MBG benar-benar dirasakan masyarakat desa, diperlukan: pertama, kelembagaan ekonomi lokal yang mampu mengelola rantai pasok secara lebih terorganisasi. Dalam konteks ini, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi memiliki peran yang sangat strategis.
UMKM dapat terlibat dalam berbagai kegiatan produksi pangan, mulai dari pengolahan bahan makanan hingga penyediaan layanan katering bagi dapur penyedia makanan sekolah. Banyak usaha kecil memiliki kemampuan produksi dengan baik, namun sering kesulitan memperoleh pasar yang pasti. Kehadiran program MBG dapat membuka peluang pasar tersebut.
BUMDes dapat berfungsi sebagai penghubung antara petani lokal dengan dapur MBG. Melalui pengelolaan yang baik, BUMDes dapat menghimpun hasil pertanian masyarakat, memastikan kualitas produk, serta mendistribusikannya secara lebih teratur. Dengan cara ini, BUMDes tidak hanya menjadi lembaga administratif desa, tetapi juga berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal.
Kedua, koperasi dapat memperkuat posisi petani dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok pangan. Melalui koperasi, produksi sebelumnya tersebar dapat dihimpun sehingga mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar secara lebih efisien.
Ketiga, pengadaan bahan pangan sebaiknya memprioritaskan produksi lokal sehingga manfaat ekonomi program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan desa perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. BUMDes dan koperasi harus didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan distribusi pangan. Pendampingan bagi UMKM menjadi hal penting agar pelaku usaha kecil mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, dan manajemen usaha yang dibutuhkan dalam program berskala besar seperti MBG.
Keempat, transparansi dan tata kelola yang baik harus dijaga agar program ini berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang merata. Nilai sebuah kebijakan publik tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau luasnya sasaran program. Yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Kelima, program MBG memiliki peluang besar untuk melampaui fungsi bantuan sosial. Jika rantai pasoknya melibatkan produksi lokal, sepiring makanan yang disajikan di sekolah-sekolah dapat menjadi penghubung antara kebijakan negara dan kesejahteraan masyarakat desa.
Ketika petani memperoleh pasar yang lebih pasti, pelaku UMKM mendapatkan peluang usaha baru, dan kelembagaan ekonomi desa ikut berkembang, maka manfaat program ini akan meluas jauh melampaui ruang kelas.
Di situlah makna strategis program ini. Sepiring nasi bukan hanya tentang kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan publik dapat menghidupkan kembali ekonomi desa. Semoga. (*)
Oleh:
Yuni Candra
Dosen FEB Universitas Tamansiswa Padang
