Menurutnya, transparansi dari pemerintah akan memberikan kepastian sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
“Skenario kedaruratan harus disosialisasikan secara terbuka kepada calon jamaah haji. Mereka berhak mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar tidak ada kebingungan atau kepanikan jika situasi berubah,” pungkasnya.
Lisda menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan haji agar kepentingan jamaah tetap menjadi prioritas utama.
“Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan secara ketat. Tujuannya jelas, agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin profesional dan benar-benar berpihak pada kepentingan jamaah,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat bekerja maksimal demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Penyelenggaraan haji adalah tanggung jawab besar negara. Karena itu semua pihak harus bekerja dengan serius, profesional, dan penuh tanggung jawab agar jamaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik,” tutup Lisda.
