SOLOK, hantaran.co–Bupati Solok Epyardi Asda mempertanyakan niat Pemerintah Provinsi Sumbar mengadakan rapat koordinasi kepala daerah di Mentawai. Bahkan mantan anggota DPR RI itu menolak kehadirannya karena lebih memilih bersama masyarakat dari pada rapat seremonial dan dianggap hanya abal-abal.
“Saya lebih memilih bersama masyarakat saya membahas pembangunan bagaimana masyarakat saya merasakan langsung. Ngapain harus rapat di Mentawai, berapa uang Negara habis untuk rapat itu kan bisa rapat di kantor gubernur. Dan duitnya kan bisa untuk perbaiki jalan dan lain-lain. Dan saya tak ingin ikut rapat abal-abal dan seremonial itu,”ucapnya dilansir dari HaluanPadang.com (jaringan Hantaran.co) pada Rabu (9/3).
Dijelaskannya, ia menduga ada niat yang tidak baik untuk Pemkab Solok. Hal ini terkait dengan sejumlah kejadian yang dialami oleh kabupaten penghasil beras tersebut.
“Kami mensinyalir adanya dugaan niat buruk agar kabupaten penghasil beras tersebut tetap terpuruk dan terbelakang. Pertama ini kami rasakan saat kami mengundang gubernur secara resmi untuk membahas perkembangan objek wisata di Danau Singkarak.Dari dua kali undangan resmi tidak dihadiri oleh gubernur atau perwakilan Pemprov Sumbar. Tak hanya itu, telfon saya berkali-kali kepada Gubernur tidak direspon,”tuturnya.
“Padahal jelas pariwisata ini adalah progul Pemkab Solok dan Pemprov Sumbar. Bagaimana mau memajukan daerah kalau seperti ini,”tutur Epyardi.
Bahkan kata Epyardi, niat baik Pemkab Solok untuk menemui dinas terkait di Pemprov pun dinilai merendahkan. Hal ini diketahui ketika Sekda Kabupaten Solok ingin menemui salah satu kepala dinas untuk membahas soal objek wisata yang dinilai dipersulit untuk bertemu.
“Sekda saya saja dipersulit untuk bertemu. Bahkan berjam jam Sekda saya menunggu. Padahal sebelumnya saya sudah komunikasikan dengan gubernur. Tapi faktanya jajaran saya dipersulit,”ucapnya.
Hal lain yang dipertanyakan Epyardi Asda adalah saat beberapa kali kedatangan Gubernur Sumbar ke Kabupaten Solok tanpa koordinasi dengan Pemkab Solok. Bahkan warga melaporkan sempat terjadinya konflik di lapangan sesama warga.
“Saya sering mendapat laporan dari warga. Gubernur datang ke sejumlah nagari di Kabupaten Solok. Tapi tanpa koordinasi dengan Pemkab Solok dan ini membuat riak di tengah masyarakat. Karena ada warga menanyakan permintaan atau keinginan warga kepada saya setelah kedatangan gubernur. Saya kan tidak tahu apa yang diminta warga ke gubernur,”ucapnya.
Komentar