DPRD Fokus Kawal Stimulus UMKM di APBD-P 2020

Ketua DPRD Sumbar Supardi (paling kiri), saat memimpin Sidang Paripurna beberapa waktu lalu. Ia menekankan, bahwa DPRD Sumbar akan mengawal ketat anggaran stimulus untuk UMKM dalam APBD-Perubahan 2020. IST

PADANG, hantaran.co — Salah satu fokus DPRD Sumbar di tengah penanganan wabah Covid-19 ialah mengusahakan dan mengawal penyaluran dana stimulus bagi unit-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumbar. Usaha itu diimplementasikan dalam bentuk memperjuangkan pinjaman lunak dengan bunga ringan melalui APBD-Perubahan Tahun 2020.

Hal itu ditekankan Ketua DPRD Sumbar Supardi, saat berbincang dengan tim manajemen Haluan di ruang kerjanya di Gedung DPRD Sumbar, Senin (7/9/2020). Supardi mengatakan, pandemi Covid-19 tidak boleh jadi penghambat dalam memacu roda perekonomian masyarakat, yang sebagian besar ditopang oleh UMKM.

“Kondisi saat ini, perekonomian kita sudah minus, bisa dikatakan sudah hampir masuk resesi. Sebab itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memulihkan perekonomian masyarakat,” ujar Supardi.

Menurut Supardi, pemerintah daerah harus selalu hadir menyokong sektor-sektor yang terdampak Covid-19 agar kembali bangkit, terutama sekali sektor UMKM. Berangkat dari pemikiran itulah, DPRD Sumbar mendorong Pemda agar menganggarkan dana stimulus melalui APBD-Perubahan Tahun 2020.

“Saat ini, DPRD tengah membahas APBD Perubahan bersama pemerintah daerah. Kita akan kawal ini. Tidak ada alasan untuk tidak masuk,” ujar Supardi.

Selain itu kata Supardi, menyangkut dana stimulus untuk pelaku UMKM ini juga sudah dibicarakan DPRD Sumbar dengan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari. Terutama sekali terkait skema dalam penyalurannya. Bank Nagari, kata Supardi, akan mengusung program SIMAMAK untuk skema pinjaman lunak bergulir yang direncanakan Pemda untuk pelaku UMKM.

Bank Nagari mengkalkulasikan, sambungnya, jika Pemprov Sumbar menyertakan modal untuk dipinjamkan sebesar Rp19 miliar, dan pemerintah kabupaten dan kota masing-masing Rp2 miliar, maka akan tersedia dana sebesar Rp57 miliar untuk disalurkan. Dengan asumsi besaran pinjaman Rp3 juta, maka akan ada 19 ribu UMKM yang bisa dibantu.

Lebih lanjut kata Supardi, tentang bantuan UMKM ini, pemerintah pusat juga sudah memfasilitasi dengan model pinjaman senilai Rp10 juta ke atas. Di lain sisi, stimulus yang rencananya dianggarkan melalui APBD, sasarannya bisa mengakomodir pinjaman di bawah Rp3 juta, sehingga pelaku UMKM bermodal kecil dapat terbantu.

Dewan  dari Dapil Payakumbuh-Limapuluh Kota itu juga menekankan, bahwa selain dengan terus mematuhi penerapan protokol kesehatan, hal utama yang bisa membuat masyarakat bertahan dari hantaman wabah Covid-19 adalah perekonomian yang sehat.

“Saat perekonomian sehat, kebutuhan pangan dan gizi bisa tercukupi dengan baik, imun tubuh juga akan bisa ditingkatkan agar makin terhinar dari potensi terpapar Covid-19,” kata Supardi lagi.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Sumbar Hidayat juga mengatakan, stimulus yang diberikan bagi pelaku UMKM dapat berupa modal bergulir yang disalurkan oleh perbankan dengan bunga rendah. Menurutnya, DPRD Sumbar telah mengkaji, bahwa salah satu alasan perekonomian Sumbar tidak separah kondisi nasional adalah karena dukungan UMKM.

“Kita punya 600 ribu UKMM yang bergerak di berbagai sektor. Kalau di Jawa, yang dukung kan banyak corporate, atau perusahaan-perusahaan yang produksinya banyak terhenti karena Covid-19,” kata Hidayat pekan lalu kepada Haluan.

Anggota Komisi yang membidangi keuangan itu juga menambahkan, gagasan penyaluran pinjaman lunak bagi UMKM sangat mungkin untuk diakomodir dalam APBD Perubahan Tahun 2020. “Kita harus prioritaskan recovery ekonomi di tengah pandemi. Bukan pascapandemi, karena tak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir,” ujar Hidayat lagi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Zirma Yusri mengatakan, sejauh ini terdapat sekitar 400 ribu UMKM yang nyata terdampak oleh Covid-19 di Sumbar. “Kita punya kurang lebih sekitar 593 ribu UMKM di Sumbar. Setidaknya 80 persen atau sekitar 400 ribu-an itu terdampak oleh wabah ini,” ujar Zirma beberapa waktu lalu.

Sebagian UMKM itu, kata Zima, ada yang tetap kreatif dan memiliki sumber daya, sehingga masih bisa mengalihkan bidang usahanya dan tetap bertahan di tengah wabah. “Misalnya, mereka yang biasa menjahit pakaian, beralih menjadi penjahit masker. Meski tidak sebaik usaha awal, tetapi setidaknya ada uang yang masih berputar,” ucapnya.

Namun, menurut Zima sebagian besar UMKM di Smbar tidak bisa beralih usaha, bahkan tidak bisa beroperasi. Sehingga, memang membutuhkan stimulus untuk bisa bangkit di tengah wabah Covid-19 yang belum dapat terkendalikan sepenuhnya.

Leni/hantaran.co

Exit mobile version