JAKARTA, Hantaran.Co – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan menerima banyak pengaduan dari para tenaga honorer (non ASN) tentang adanya dugaan diskriminasi dalam proses pendataan terhadap pegawai non-ASN di daerah.
Laporan yang diterimanya adalah, terkesan terjadi semacam ‘like and dislike’ yang dilakukan oleh instansi terkait dalam menjalankan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/1511/M SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 mengenai Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Padahal surat edaran itu baru sekedar pendataan terhadap non-ASN yang memenuhi kriteria,bukan dimaksudkan menjadikan mereka sebagai ASN. Tetapi keluh kesah di daerah sangat luar biasa,” ungkap Guspardi dalam Rapat kerja Komisi II dengan Menpan RB dan Kepala BKN di komplek Senayan Jakarta, Senin, (21/11).
Legislator Dapil Sumatera Barat 2 ini pun menjelaskan sudah memegang data aspirasi dari 3 Kabupaten Kota yang mengalami permasalahan dalam pendataan pegawai non-ASN, yang kemudian di akhir penyampaiannya data tersebut diserahkan kepada Menteri PAN-RB Azwar Anas untuk ditindaklanjuti.
“Di sebuah Kabupaten, di mana para non ASN bidang pendidikan yang sudah lama bekerja, data mereka tidak di-update oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Entah apa alasannya. Kemudian ada lagi kasus tenaga honorer kategori K2, dimana yang bersangkutan sudah bekerja lama, malah diberhentikan ketika dia menjabat. Sehingga tidak mendapatkan tiket untuk menjadi orang yang terdaftar sebagaimana surat edaran Pak Menteri,” papar Politisi PAN itu.
Dirinya pun menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus-kasus serupa, yang menurutnya MenPAN-RB harus turut andil dalam memastikan proses pendataan ini berjalan dengan adil dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Untuk itu ia berharap, agar KemenPAN- RB mempunyai perencanaan yang matang terkait nasib pegawai non-ASN ke depan yang lebih komprehensif. Jika dilakukan pengangkatan semua tentu akan sangat sulit karena butuh anggaran negara yang sangat besar.
“Saya berharap Pak Azwar Anas sebagai Menteri PAN-RB yang baru mempunyai obsesi dalam melakukan penataan dengan membuat grand desain yang lebih komprehensif. Mau diapakan tenaga para non ASN ini ke depan, mesti ada kebijakan yang tegas dari pemerintah,” tutup anggota Baleg DPR RI tersebut. (*)
LENI