Heboh Pungutan Masjid Terapung, Ketua MUI Pessel: Pemda Minta Maaf Saja

PESSEL, hantaran.co – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Asli Sa’an meminta pemerintah daerah setempat untuk meminta maaf kepada publik terkait viralnya masuk Masjid Samudera Ilahi atau Masjid Terapung yang terkesan seolah berbayar.

Padahal, faktanya berbayar yang dimaksud adalah pengunjung yang masuk ke kawasan wisata Pantai Carocok Painan dengan tarif Rp5000 per orang sesuai amanah dari Perda.

Namun, kata Asli Sa’an, karena tempat pembayarannya berada di depan masjid, seolah-olah pengunjung yang datang harus membayar ketika hendak menunaikan salat, sehingga menjadi polemik dan viral di media sosial.

Alhasil, banyak pengunjung maupun netizen mengkritisi bahwa apa yang dilakukan pemerintah daerah kurang tepat, hingga viral dimana-mana.

“Jadi, Pemda minta maaf saja, kita carikan jalan keluarnya karena itu salah teknis, selesai itu, jangan cari pembenaran,” ucap Asli Sa’an dalam sebuah dialog Padang TV dengan tema ‘Heboh Pungutan Masjid Terapung’, Senin (16/5/2022).

Dalam dialog itu, Padang TV juga menghadirkan narasumber lainnya seperti Anggota DPRD Pessel Fraksi Golkar Safril Syaputra, dan Ketua PKPS, Sengaja Budi Syukur.

Asli Sa’an juga menyebut bahwa klaim promosi gratis oleh Pemkab Pessel terkait viralnya Masjid Terapung dinilainya kurang tepat.

“Kalau saya, promosi itu ya promosi dengan yang baik, bukan negatif. Promosi kalau yang positif oke, masjidnya bagus, destinasi wisatanya bagus, indah dan sukses. Tapi, kalau promosinya negatif, saya tidak setuju,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Asli Sa’an kembali menegaskan sebaiknya pemerintah daerah melakukan permintaan maaf saja kepada publik, dan memindahkan pos retribusi masuk kawasan wisata ke tempat semula, bukan di depan masjid.

“Selama ini belum ada terdengar permintaan maaf, minta maaf saja karena itu salah teknis, selesai itu, umat itu, apalagi orang islam pemaaf,” tuturnya.

Disisi lain, Asli Sa’an sangat paham jika Pemkab Pessel tidak mungkin memungut biaya kepada orang yang hendak menunaikan ibadah salat di Masjid Terapung. Namun, karena persoalan salah teknis terkait posisi penjualan tiket masuk wisata terpusat di depan masjid, itu yang menjadi persoalan dan sangat perlu diperbaiki dengan cara memindahkannya ke posisi semula.

“Sekarang viralnya sudah ke mana-mana. Bahkan, sampai orang luar negeri mengetahui. Jadi, saya sarankan pemda minta maaf saja, kita akan carikan jalan keluarnya karena itu salah teknis, itu saja. Selesai itu,” katanya lagi.

Asli Sa’an juga sempat menceritakan bahwa ia mendorong bupati sebelumnya, Hendrajoni untuk pembangunan tempat ibadah di wisata tersebut.

Kala itu, kata dia, ia sempat berkomunikasi dengan Hendrajoni agar pembangunan Masjid Terapung jangan menjadi polemik dengan adanya pungutan uang.

Menurutnya, fungsi masjid adalah sebagai tempat ibadah bagi umat, dan tidak boleh disangkut pautkan dengan uang. Bahkan, Masjid Terapung Samudera Ilahi yang dibangun dengan anggaran APBD lebih kurang sebesar Rp27,5 miliar itu, konsep awalnya guna mendukung pengembangan wisata halal bagi daerah.

Kendati demikian, pantauan hantaran.co jaringan Haluan pro dan kontra disejumlah media sosial Facebook hingga kini terus berlanjut.

Salah satu Netizen Rusli Dt Rajo Batuah dalam kolom komentar menyebut, Pemda tidak perlu meminta maaf.

“Enak saja nyuruh minta maaf, apakah Pemda menuduh orang atau tempat jual karcis itu milik orang. Atau mentampeleng orang atau macaruikkan pengunjung, coba apa yang akan disampaikan kalimatnya, Oiii masyarakat Pessel yang kontra maafkan kami tentang kejadian di Carocok maafkan kami beribu maaf,” tulisnya mengomentari terkait pernyataan Ketua MUI Pessel meminta Pemkab Pessel untuk meminta maaf.

Sebagai masyarakat Pessel, ia sudah memahami persoalan yang terjadi karena retribusi resmi yang dipungut adalah untuk masuk kawasan wisata dan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi, bagaimana dengan orang yang memviralkan yang tidak benar itu, bagaimana coba? katanya masuk salat ke masjid bayar Rp5 ribu, padahal tidak demikian, kalau bisa datalah yang kontra itu, berapa jumlahnya biar jelas untuk minta maaf, kalau ke saya tidak perlu,” ujarnya.

hantaran/*

Exit mobile version