PADANG, hantaran.co — Gubenur Sumatera Barat Irwan Prayitno (IP) mengaku optimis bahwa pelaksanaan Pilkada serentak di Sumbar 9 Desember 2020 nanti akan berjalan lancar, meski masih dalam suasana pandemi Covid-19. IP menegaskan, seluruh persiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan terburuk telah dimatangkan.
Hal itu disampaikan IP saat mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual bersama Menko Polhukam, Mendagri, Ketua KPU, dan sejumlah pejabat lainnya, Rabu (9/9). IP menekankan, bahwa Sumbar siap menggelar pilkada serentak yang berpedoman pada penerapan protokol kesehatan ketat.
“Kami selalu membahas hal ini dengan serius. Pilkada, mulai dari tahapan awal hingga pencoblosan, akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ujar gubernur dua periode tersebut.
Ada pun protokol kesehatan ketat yang diterapkan itu, katanya lagi, dimulai dengan pengecekan suhu tubuh setiap pemilih, mewajibkan setiap pemilih menggunakan masker, penyediaan sarana mencuci tangan dengan bersih di setiap tempat pemungutan suara (TPS), hingga pengaturan jarak bilik suara dan para pemilih dengan jarak fisik sesuai tertentu.
“Oleh karena itu, kami juga mengaharapkan kerja sama dari TNI, Polri, serta Bawaslu, dalam mengontrol penerapan protokol kesehatan hingga hari pelaksanan di Pilkada nanti,” kata IP lagi.
Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam arahannya mengatakan, tahapan paling penting dalam proses pilkada terdiri dari pendaftaran calon, kampanye, dan pemungutan suara. Dalam setiap proses tersebut, protokol kesehatan harus menjadi prioritas utama.
“Pemerintah setempat harus memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan seharusnya. Ini menjadi sangat penting. Pasalnya, masih banyak daerah di Indonesia yang masih belum menerapkan protokol kesehatan dengan benar,” kata Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud Md juga menyampaikan, pihaknya sudah menerima laporan sebanyak 59 calon kepala daerah terkonfirmasi positif Covid-19, dan tersebar di 21 provinsi. “Ini tadi jam satu (kemarin.red). Laporannya bertambah jadi 46 orang. Dua jam jam kemudian, sudah 58 calon yang terinfeksi Covid-19. Sekarang tambah satu lagi jadi 59,” katanya lagi.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah beberapa kali menegur dan menindak para kepala daerah yang tidak mendukung penerapan protokol kesehatan selama tahapan pilkada berlangsung.
“Misalnya, saat tahapan pendaftaran calon yang lalu. Masih banyak daerah yang membiarkan pendukung calon kepala daerah berkumpul saat pendaftaran, sehingga menciptakan kerumunan massa yang massif dan tidak terkendali. Bahkan sebagian besar juga tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan sebagainya,” katanya.
Bawaslu mencatat, kata Tito, ada 141 pelanggaran saat masa pendaftaran hari pertama dan 102 pelanggaran menjelang penutupan. “Data ini dapat menjadi gambaran bagi kita bagaimana penerapan protokol kesehatan selama pilkada menjadi sangat penting,” ujar Tito.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, terkait masa kampanye yang akan berlangsung pada 26 September-5 Desember mendatang, pihaknya akan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, seperti membatasi pertemuan tatap muka dan hanya dilakukan di ruang tertutup. Di samping itu, penataan ruang dan tempat duduk juga akan mengikuti protokol kesehatan. “Peserta kampanye akan dibatasi sebanyak 50 orang. Sisanya dapat mengikuti kampanye melalui media dalam jaringan (daring),” kata Arief.
Hamdani Syafri/hantaran.co