JAKARTA, hantaran.co — Wali Kota (Wako) Padang, Mahyeldi Ansharullah, menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1/2021).
Dalam kesempatan itu, Wako Mahyeldi diundang selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat, didampingi Sekretaris MUI Padang, Mulyadi Muslim, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Endrizal, Kabag Protokol, Amrizal Rengganis, pengurus MES Sumbar Dr. Sobri, Dr. Ahmad Wira, dan Rifka Abadi dari Bank Nagari.
Menurut Mahyeldi, GNWU bertujuan untuk menggelorakan semangat masyarakat untuk berwakaf uang, sebagai salah satu potensi yang bisa dikembangkan untuk pemberdayaan umat.
Mahyeldi, selaku Ketua MES Sumbar, menyambut positif diluncurkannya GNWU. Menurutnya, hal ini bisa membangkitkan animo masyarakat untuk berwakaf uang, dalam rangka mempercepat pembangunan yang bernilai dunia akhirat.
“Selama ini kita hanya mengenal aset wakaf identik dengan 4 M, masjid, musala, madrasah, dan maqbarah (kuburan). Tapi sebetulnya ada juga aset wakaf usaha produktif, yang jika dikelola secara profesional pasti akan punya nilai tambah yang tinggi,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi bertekad dan yakin gerakan ini dapat dikampanyekan secara masif di Sumatra Barat, yang masyarakatnya dikenal agamais dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
“Untuk itu Sumbar perlu sinergi para nazhir perseorangan, lembaga dan yayasan menjadi satu konsorsium, sehingga bisa saling mengisi dalam mengelola aset wakaf,” ujarnya.
Wali Kota Mahyeldi menjadi merupakan satu-satunya kepala daerah yang diundang oleh Presiden RI untuk menghadiri kegiatan tersebut, di mana Kota Padang dijadikan sebagai pionir pelaksanaan GNWU.
Setelah menghadiri acara peluncuran wakaf uang di Istana Negara,Wali Kota Padang H. Mahyeldi merapatkan barisan bersama pengurus MES Sumbar dengan mengadakan pertemuan dengan jajaran Direksi Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Pusat di ruang kerjanya.
Sementara itu dalam sambutannya, Presiden Jokowi yang juga bertindak selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjelaskan, bahwa pemerintah terus berupaya mencari jalan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air. Salah satu langkahnya ialah pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah.
“Salah satu langkah terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang,” ujarnya.
Di Indonesia, potensi wakaf tersebut memang sangat besar. Berdasarkan data yang diterima Presiden, potensi aset wakaf per tahunnya mencapai Rp2.000 triliun di mana potensi dalam bentuk wakaf uang dapat menembus angka Rp188 triliun.
Sudah sejak lama umat Islam di Indonesia mempraktikkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Namun potensi wakaf itu masih belum termanfaatkan dengan baik. Selain itu, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak ditujukan di bidang sosial peribadatan seperti pembangunan masjid, madrasah, dan makam.
Oleh karena itu, GNWU yang diluncurkan Jokowi menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern. “Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf. Tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat,” kata Jokowi.
Perluasan wakaf tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di mana harta benda wakaf diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah. (*)
Sani/hantaran.co
Komentar