PADANG PARIAMAN, hantaran.co — Pjs Bupati Padang Pariaman, Adib Alfikri, membuka rapat koordinasi teknis (Rakortek) persiapan uji dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) bencana gempa bumi dan Tsunami untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu (2/12/2020) di Halaman Mesjid Raya Kabupaten Padang Pariaman.
Adib memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPBD dan seluruh stakeholder yang telah terlibat aktif dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BMKG Padang Panjang dan Sicincin yang telah bersedia hadir dan terus mendampingi dalam kegiatan kebencanaan ini.
“Dua belas prinsip kebencanaan yang selalu harus dipakai dalam kegiatan kebencanaan ini Cepat dan tepat, yang merupakan pakaian yang harus selalu digunakan oleh seorang penggiat kebencanaan. Selanjutnya prinsip prioritas, yakninya harus mengetahui mana yang diprioritaskan dalam prosesnya, sudah tentu jika penyelamatan nyawa harus selalu didahulukan dibandingkan penyelamatan harta benda dan seterusnya berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Selanjutnya, prinsip koordinasi, merupakan bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat harus mampu melakukan hubungan yang baik dan saling mendukung.Penanggulangan bencana pun harus mengusung keterpaduan dalam berbagai sektor sebab tidak mungkin dilakukan oleh satu sektor saja.
Prinsip berdaya guna, yakninya jangan sampai penangangan bencana hanya merupakan upaya sia-sia yang membuang waktu, tenaga, dan biaya yang tentunya sangat besar. Penanganan bencana harus berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pasca bencana dan rasa trauma atas bencana yang terjadi.
Ia juga menambahkan prinsip transparansi, yaitu diketahui bahwa segala bentuk penanggulangan bencana harus terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan. Akuntabilitas maksudnya adalah pertanggungjawaban secara terbuka dan sesuai dengan etika dan hukum.
Prinsip kemitraan, tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja yang dalam menanggulangi bencana, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut serta. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus mampu menjalin kemitraan yang baik.
“Prinsip pemberdayaan, merupakan bentuk peningkatan dan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pembelajaran praktis terkait dengan langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana. Umumnya langkah pemberdayaan dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar mengenai bencana di kawasan rawan bencana, begitupun prinsip lainnya seperti non diskriminatif, non proletisi, keterpaduan, berhasil guna, dan akuntabilitas yang harus selalu dipegang oleh seorang penggiat kebencanaan,” Ssambungnya.
Ia juga berharap agar seluruh prinsip kebencanaan tersebut dapat dijalankan dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya bencana yang terjadi dapat ditangani dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Budi Mulya, mengatakan Rakortek ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjalin silaturahmi serta berkoordinasi dengan seluruh penggiat kebencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Seperti yang diketahui Padang Pariaman memiliki sepuluh ancaman kebencanaan dari sembilan belas kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman termasuk ke dalam etalase yang paling depan karena dari sepuluh jenis kebencanaan Padang Pariaman berpotensi terjadi kesepuluhnya.
“BNPB menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokasi khusus pada dua kegiatan yakninya lokus penanganan gempa dan tsunami yang kedua sebagai penyusun dokumen Renkon, kegiatan penyusunan renkon ini diadakan selama tiga hari, diharapkan agar para peserta dapat mengikuti ini dengan baik,” tutupnya. (*)
Khairul/hantaran.co