JAKARTA, hantaran.co — Lima hari jelang rencana vaksinasi perdana pada Rabu 13 Januari 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa bahwa vaksin produksi Sinovac yang akan disalurkan berstatus halal dan suci. Di sisi lain terkait izin edar, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menggaransi akan keluar sebelum vaksinasi perdana.
Keputusan fatwa MUI dihasilkan lewat rapat pleno tertutup yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (8/1). “Terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, Rapat Komisi Fatwa menyepakati vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience Co yang sertifikasinya diajukan oleh Biofarma, suci dan halal,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh.
Asrorun Niam menyatakan, meski pun dinyatakan telah halal dan suci, penggunaan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac masih menunggu keputusan BPOM terkait keamanan (safety), kualitas (quality), dan kemanjuran (efficacy). Oleh karena itu, fatwa utuh akan disampaikan MUI setelah BPOM merilis hasil uji keamanan.
Ia merincikan, dalam rapat pleno yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, hal yang dibahas adalah penetapan kesesuaian syariah Vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Lifescience.Co, di mana terdapat tiga vaksin yang didaftarkan yaitu, Coronavac, Vaccine Covid-19, dan Vac2 Bio.
“Artinya yang kita bahas hari ini adalah tentang produk vaksin Covid-19 dari produsen Sinovac ini, bukan yang lain. Pembahasan diawali dari audit dari auditor,” katanya dalam keterangan resmi MUI di laman resmi mui.or.id.
Komisi Fatwa, sambungnya, menetapkan kehalalan setelah sebelumnya mengkaji secara mendalam laporan hasil audit dari tim MUI. Tim tersebut terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI, yang sebelumnya telah berpengalaman dalam proses audit Vaksin MR.
Tim telah tergabung dengan tim dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Biofarma, dan BPOM sejak Oktober 2020, yang secara bersama berkunjung ke pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di lokasi tersebut. Sepulang ke Indonesia, tim pun masih menunggu beberapa dokumen yang kurang.
“Dokumen kami terima lengkap lewat surat elektronik. Pada hari yang sama, kami juga merampungkan audit lapangan di Biofarma yang akan memproduksi vaksin ini secara massal. Tim kemudian melaporkan hasil audit kepada Komisi Fatwa MUI Pusat untuk dilakukan kajian keagamaan dalam menentukan kehalalan vaksin,” ujar Asrorun Niam lagi.
Sementara itu, BPOM RI menyatakan bahwa izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 produksi Sinovac akan keluar sebelum 13 Januari 2021, di mana vaksinasi perdana akan dimulai dengan Presiden Joko Widodo termasuk sebagai penerima vaksin pertama.
Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, proses perizinan telah memasuki tahap akhir. sehingga EUA akan dapat dikeluarkan sebelum rencana vaksinasi pada 13 Januari mendatang. “Bisa diperkirakan, 13 itu sudah bisa dilakukan vaksinasi. Artinya, kami bisa mengeluarkan EUA sebelum tanggal itu,” kata Penny, Jumat (8/1/2021).
EUA yang akan diterbitkan, katanya lagi, merupakan EUA untuk vaksin produksi Sinovac. Sebagai informasi, BPOM saat ini masih menunggu data hasil uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung. Data tersebut akan melengkapi data hasil uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di berbagai negara seperti Brasil dan Turki.
“Kemarin sudah sebagian, dan hari ini yang lengkap dari Bandung mudah-mudahan. Data dari Bandung akan dievaluasi secara internal oleh BPOM. Setelahnya akan dilakukan pembahasan tahap akhir bersama Komite Nasional Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan juga pakar epidemiologi,” ujarnya lagi.
Setelah EUA diterbitkan, sambungnya, program vaksinasi baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Selama program vaksinasi berjalan, BPOM akan melakukan pengawasan, termasuk dengan melihat jika terdapat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Indonesia sendiri saat ini telah memiliki 3 juta dosis vaksin Sinovac.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebutkan, penyuntikan vaksin perdana akan diprioritaskan pada 3 kelompok. Kelompok 1 pejabat publik pusat dan daerah, kelompok 2 pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan pimpinan kunci institusi kesehatan di daerah, serta kelompok 3 tokoh agama di daerah.
“Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan vaksin yang aman dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus mengajak masyarakat di Indonesia agar tidak ragu,” kata Wiku dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/1) yang disiarkan lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selanjutnya, vaksinasi akan dilaksanakan secara bertahap dan merata. Serta untuk masyarakat yang masuk rentang lanjut usia dan menjadi prioritas juga ada bentuk komitmen pemerintah. Bentuk komitmen ini adalah menjamin hak kesehatan kepada seluruh golongan masyarakat secara menyeluruh.
Hal ini juga demi mencapai kekebalan komunitas atau kelompok dengan tetap memperhatikan kesesuaian jenis vaksin dan target sasaran. “Untuk meminimalisir efek samping yang tidak diinginkan,” ujar Wiku lagi. (*)
Ishaq/hantaran.co
Komentar