Mulyadi Kembalikan Dukungan dari PDIP, Hasto Singgung Soal Sikap Tidak Kokoh

pdip

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

PADANG, Hantaran.co — DPP PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumbar Mulyadi-Ali Mukhni dan memahami sikap yang diambil pasangan tersebut untuk mengembalikan surat rekomendasi dukungan dari PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan sejak awal dirinya telah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam menentukan sikap. Sehingga mudah goyah didalam dialektika ideologi.

“Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Baray jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas, kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH. Agus Salim, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dan banyak lagi yang lain. Para tokoh tersebut merupakan para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader Partai Politik,” sebut Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima hantaran.co, Minggu (6/9).

Keputusan Mulyadi untuk mengembalikan rekomendasi PDI Perjuangan, kata Hasto, sangat bisa dipahami. Sebab politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang untuk menggapai popularitas semata.

“Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila,” katanya lagi.

Komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, kata Hasto lagi, meski dalam 10 tahun terakhir tampak ada sesuatu yang berbeda di Sumbar.

“Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian,” kata Hasto.

“Yang penting, sikap PDI Perjuangan terhadap Sumbar tidak berubah, karena provinsi itu memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi, wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP mendukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan balik yang diberikan maupun tidak,” tegas Hasto.

Maksud dari pernyataan Puan Maharani beberapa waktu lalu, jelas Hasto, merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi, mari dicermati pernyataan Puan Maharani tersebut secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika kontestasi Pilgub.

“Bagaimana PDI Perjuangan tidak kagum dengan Sumbar? Dari bahasa Melayu saja, sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada tahun 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia. Itu kan hebat,” kata Hasto.

Hal itu bisa terjadi, kata Hasto, tidak lain disebabkan oleh kepeloporan tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat.

“Bahkan makanan Padang diterima secara luas di seluruh Indonesia. Diterima secara terbuka, dan masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai makanan nasional. Kalau bahasa dan makanan sudah Go Nusantara. Jadi, itu merupakan masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais, jangan direspons seperti itu,” pungkas Hasto.

(Riga/Hantaran.co)

Exit mobile version