Oleh Penikmat Lontong Malam
Sikap tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok dalam menyelamatkan masyarakatnya mesti dilakukan. Warganya harus menikmati air bersih. Ultimatum pun diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok.
Bukan tanpa alasan. Pemkab Solok cepat bertindak menyelesaikan sengkarut kerja sama dengan PDAM Kota Solok. Masyarakat nagari-nagari yang tak mendapat air bersih mendukung penuh kepala daerahnya. Ini masalah kelangsungan hidup.
Namun, bukannya mencari titik persoalan di pemerintah atau PDAM seorang oknum yang diduga anggota DPRD Kota Solok tampil memalukan.
Tugasnya sebagai pengawasan, luput. Oknum ini justru diduga memperlihatkan sikap preman dengan memprovokasi, dan mengancam Bupati Solok Epyardi Asda serta akan memblokir jalan provinsi/nasional.
Bahkan beredar video yang di jagat maya, oknum ini justru membawa-bawa embel wakil rakyat, atau mewakili masyarakat. Entah warga yang mana.
Jika ditelisik, dan dikaitkan dengan tahun politik aksinya ini wajar. Banyak yang ingin mendompleng popularitas Epyardi Asda. Cari panggung kata orang. Tak dipungkiri Epyardi bupati fenomenal.
Berbagai cara pun dihalalkan untuk “nebeng” Epyardi. Biar tampil gratis dalam isu yang sedang panas. Termasuk dengan cara menantang-nantang.
Jika Epyardi Asda mengultimatum PDAM itu wajar sebagai teguran. Dan ia harus berdiri di depan warganya yang kelaparan. Sikap harus diambil. Risiko dihadang.
Berbeda dengan tugas anggota DPRD yang mestinya mengawasi bagaimana kerja sama antara PDAM Kota Solok dengan Pemkab Solok kenapa bisa terjadi masalah hingga saat ini. Bahkan ada temuan dari BPK soal pembayaran kerja sama tersebut.
Namun, juga dapat dimaklumi,tak semua wakil rakyat yang melek informasi, atau pintar memilah meski mengaku sarjana. Lebih suka menelan mentah informasi.
Karena jika dipahami arti kata ultimatum adalah, tuntutan yang diberikan batas waktu. Artinya jika teguran tersebut tidak ditanggapi maka baru ada aksi. Miris memang jika ada wakil rakyat yang lelet informasi. Padahal kini dunia sudah dalam genggaman (gadget).
Mengutip kata Imam Gazali, orang bodoh tak berhenti menanggapi hal yang ia tak mengerti, dan pahami.
Meski begitu, masyarakat tak semudah itu dibodohi. Warga Kota Solok tentunya tak ingin diadu domba dengan penduduk Kabupaten Solok karena sejatinya mereka bersaudara.
Bahkan Wali Kota Solok Zul Elfian pun bertemu dengan Bupati Solok Epyardi Asda saat rapat paripurna istimewa di DPRD Kabupaten Solok malah saling guyon dan terlihat akrab.
Perlu diketahui, sebagaian besar sumber air bersih untuk PDAM Kota Solok berasal dari nagari-nagari di Kabupaten Solok. Namun, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) maka air tersebut bisa digunakan oleh PDAM Kota Solok.
Dalam perjalanannya,saat Bupati Solok Epyardi Asda menjabat ia melakukan penataan aset sesuai dengan arahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) serta arahan menteri, maka dilakukan audit, dan ditemukan adanya ketidaksamaan perjanjian dengan pelaksanaan.
Selain itu setiap kunjungan ke nagari-nagari, masyarakat selalu mengeluhkan air bersih meski nagarinya punya sumber air. Bahkan ada nagari yang justru membayar air PDAM ke Kota Solok.
Tak hanya itu hasil laporan terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada temuan terkait pembayaran dalam kerja sama itu sebesar Rp300 juta lebih. Tak hanya itu,ada dugaan meteran air yang menjadi perjajian kedua belah pihak diduga rusak dan beberapa temuan lainnya**