PADANG, hantaran.co — Normalisasi Sungai Batang Lembang perlu segera dilakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir tahunan dalam skala besar di Kabupaten Solok dan Kota Solok. Selama ini, upaya normalisasi seperti pengerukan dan pelebaran kerap terbentur persoalan ulayat, sehingga gerak pemerintah jadi terbatas.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar,Suwirpen Suib, usai meninjau kondisi pascabanjir di daerah Solok serta menyalurkan bantuan 32 ton beras dari Pemprov Sumbar bagi warga terdampak. Suwirpen meminta, agar seluruh unsur terkait bersinergi demi memacu normalisasi Sungai Batang Lembang.
“Jika tidak, Kabupaten dan Kota Solok akan menjadi langganan banjir hebat setiap tahunnya.Dengan kondisi sekarang, Sungai Batang Lembang tidak sanggup lagi menampung debit air jika musim hujan datang. Harus ada koordinasi antara pemerintah pusat hingga pemerintah nagari untuk menyukseskan normalisasi ini,” katanya, Minggu (17/1/2021).
Suwirpen mengatakan, upaya normalisasi Batang Lembang selalu terbentur persoalan ulayat, sehingga pergerakan pemerintah cukup terbatas. Selain itu, upaya normalisasi jika dibebankan pada keuangan daerah tidak akan mencukupi. Oleh sebab itu, perlu koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Selama ini, pemerintah provinsi selalu menganggarkan melalui pos anggaran bantuan keuangan khusus kabupaten/kota (BKK). Supaya lebih optimal harus ada andil pemerintah pusat. Pemerintah nagari harus bekerja lebih optimal dalam hal sosialisasi, sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya normalisasi Batang Lembang,” katanya lagi.
Ia khawatir, jika Kabupaten dan Kota Solok selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya, maka kerugian moril dan materil akan terus menghantui masyarakat dan akan memberatkan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu perencanaan strategis untuk mengantisipasinya.
“Selain melakukan normalisasi, juga harus ada pengalihan aliran sungai ke Sungai Batang Bawan.Tentu prosesnya memakan anggaran besar. Perlu perencanaan jangka panjang untuk mencegah terjadinya banjir, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi,” katanya lagi.
Sebelumnya diberitakan, sekitar 9.045 jiwa dari 730 kepala keluarga (KK) menjadi korban banjir dari luapan Sungai Batang Lembang pada Selasa (12/1) lalu. Kepala BPBD Kota Solok Ikhlas mengatakan, peristiwa banjir kali ini merupakan yang terparah setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir.
“Banjir ini bersumber dari luapan aliran Sungai Batang Lembang dan juga kiriman dari Kabupaten Solok yang juga dari arus sungai yang sama,” kata Ikhlas.
Sebelumnya pada 2020 lalu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit telah meminta Pemerintah Kota Solok dan Pemerintah Kabupaten Solok, agar segera menyelesaikan persoalan lahan atau ulayat dengan baik demi memacu proses normalisasi Sungai Batang Lembang.
Nasrul Abit juga meminta, agar Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V mempercepat bantuan untuk normalisasi, agar banjir menahun yang kerap menggenangi dua daerah itu bisa diatasi. Sungai Batang Lembang sendiri memiliki panjang 42 kilometer (km), di mana 11 km masuk wilayah Kota Solok, dan 32 km lainnya berada di Kabupaten Solok.
“Saya minta Pemkab Solok dan Pemko Solok agar segera menyelesaikan persoalan lahan. Pemprov juga sudah meminta Balai Wilayah Sungai untuk membantu percepatan normalisasi Batang Lembang ini,” kata Nasrul Abit.
Terkait upaya itu, sebelumnya PPK Sungai Pantai II SNVT PJSA IAKR BWS Sumatera V Nuriman menyebutkan, normalisasi Batang Lembang sebenarnya telah dilakukan sejak 2018 lalu dengan anggaran sekitar Rp 3,8 miliar, pada 2019 sekitar Rp7,7 miliar, dan pada 2020 sekitar Rp7 miliar lebih.
“Banjir ini disebabkan penyempitan sungai, pendangkalan sungai, dan rusaknya daerah tangkapan hujan di wilayah hulu sungai, serta drainase yang tak tertata baik. Jika dibenahi keseluruhan, normalisasi Batang Lembang butuh setidanya Rp200 miliar, tapi ini sudah masuk Renstra 2020-2024,” kata Nuriman. (*)
Riga/hantaran.co
Komentar