PESSEL, hantaran.co – Masyarakat Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pesse), mendambakan kelanjutan pasar rakyat di daerah setempat. Namun, harapan tersebut seakan sirna di era pemerintahan Bupati Pessel Rusma Yul Anwar, karena pembangunan pasar tersebut tidak dilanjutkan hingga saat ini.
Alasan Pasar Surantih tidak dilanjutkan, karena dianggap tidak lengkap administrasi dan takut hal itu bakal menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan Bupati Rusma Yul Anwar saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Sutera beberapa waktu lalu.
Namun hal itu dibantah Ikal Jonedi selaku Anggota DPRD daerah pemilihan setempat, (Sutera-Lengayang). Menurutnya, terkait administrasi dan lahan semuanya sudah selesai dengan niniak mamak dan tidak ada persoalan hingga saat ini. Sebab, lahan tersebut merupakan tanah ulayat adat.
“Terkait kelanjutan pembangunan Pasar Surantih sebenarnya tidak ada persoalan. Bahkan, tokoh masyarakat, niniak mamak, dan lembaga KAN Kenagarian Surantih beserta jajaran sangat menyokong pembangunan pasar tersebut dengan catatan tidak menghilangkan lambang Pasar Nagari Surantih dengan status milik nagari setempat. Hal ini juga tertuang dalam berita acara kesepakatan pada 7 Agustus 2020 lalu,” ujar Ikal Jonedi saat diwawancara wartawan, Selasa (28/2/2023).
Selaku masyarakat setempat, ia mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintahan Bupati Rusma Yul Anwar yang terkesan tidak memikirkan nasib masyarakat Pesisir Selatan yang notabenenya merupakan pedagang. Padahal masyarakat Sutera, kata dia, sebagian besar menopangkan hidupnya dengan cara berdagang di pasar tersebut.
“Kenapa tidak dilanjutkan. Tentunya ini menjadi pertanyaan kita bersama. Ada apa? Jangan jadikan ini alasan yang tidak masuk akal. Kami kasihan dengan masyarakat, mereka berdagang masih beratapkan langit dan berlantaikan tanah,” ucapnya lagi.
Menurutnya, Pasar Surantih merupakan pusat perdagangan masyarakat Kecamatan Sutera. Jika tidak dilanjutkan pembangunannya, tentunya berdampak buruk pada perekonomian masyarakat setempat.
“Apalagi pembangunan Pasar Surantih ini merupakan rencana bupati terdahulu. Jika tidak dilanjutkan tentunya menjadi asumsi liar di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai persoalan pembangunan di Pessel dibawa-bawa ke ranah politik, tentunya ini sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Pedagang setempat, Sidiyatimar (65) alias Ajo mengeluhkan kondisi Pasar Surantih tersebut. Ia menyebut, dengan kondisi pasar yang semrawut omsetnya sebagai pedagang batu cincin menurun drastis.
“Biasanya waktu masih berdagang diluar (pasar lama) omset saya mencapai Rp500 ribu sehari. Sekarang sejak pindah kedalam untuk beli minyak motor saja susah, karena pembeli sepi. Apalagi kondisi pasar sekarang sudah seperti kandang sapi saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran Rp2,6 miliar untuk pembangunan pasar Surantih di Kecamatan Sutera pada 2020.
Diketahui saat itu, Pasar Surantih akan dibangun dua tingkat, tingkat pertama dijadikan sebagai lokasi jual beli dan lantai dua sebagai shelter yang bisa digunakan sebagai tempat evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana tsunami.
Anggaran Rp2,6 miliar belum mengakomodir pembangunan seluruh sarana dan prasarana pasar Surantih. Namun, sesuai rencana pembangunan tersebut bakal dilanjutkan kembali pada 2021. Kegiatan dilaksanakan bertahap dan pasar Surantih akan menjadi salah satu pasar termegah di Pesisir Selatan.
Hendro Kurniawan yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan mengatakan, pembangunan pasar Surantih merupakan salah satu prioritas sejak beberapa tahun terakhir.
Pada 2019 lebih kurang Rp24,7 miliar anggaran baik dari kabupaten maupun pusat dialokasikan untuk membangun dan merevitalisasi 11 pasar di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu.
Pasar tersebut yakni Pasar Batang Kapas, Pasar Cupak, Kambang, Mandeh, Lumpo, Sungai Sirah Silaut, Tapan, Inderapura, Muara Sakai, Balai Selasa, dan Labuhan.
Untuk mendukung kelanjutan pembangunan pasar di Kabupaten Pesisir Selatan, saat itu pihaknya juga mengajukan anggaran Rp20 miliar ke pemerintah pusat untuk membangun dan merevitalisasi lima pasar lagi.
“Masing-masing pasar kami perkirakan menelan biaya hingga Rp5 miliar, karena ada empat pasar lagi, maka kami mengajukan anggaran Rp20 miliar,” ucapnya lagi.
Namun demikian, pihaknya juga telah menyiapkan alokasi anggaran untuk pembangunan pasar sebagai mengantisipasi jika seandainya tidak semua usulan disetujui.
Dari catatan pihaknya di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 50 pasar yang terdiri dari 11 pasar kecamatan, tiga pasar serikat dan 36 pasar nagari.
hantaran.co/*