PADANG, hantaran.co–Generasi muda di Sumbar berharap agar setiap tahapan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumbar berjalan damai dan aman dari potensi penyebaran Covid-19 yang lebih luas. Setiap pasangan calon (paslon) yang berlaga diharapkan bisa memberi contoh bagaimana berdemokrasi dengan baik kepada generasi masa depan bangsa
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Payakumbuh Ahmad Ghani. Ia menekankan, bahwa kontestan Pilkada yang berlaga tengah memberikan contoh kepada generasi muda yang akan melanjutkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ia berharap contoh yang diberikan adalah contoh yang baik.
“Pelaksanaan pilkada yang aman dan damai adalah harapan kita semua. Kali ini, tergantung pada setiap calon yang maju dan berusaha mendapatkan hati warga. Jika bersaing dengan cara-cara yang benar dan sesuai konstitusi, maka mereka sedang memberikan contoh yang baik kepada generasi muda bangsa ini. Jika upaya memenangi Pilkada dilakukan dengan cara yang kotor, maka mereka sedang memberikan contoh buruk,” kata Ghani kepada Hantaran.co.
Ahmad Gani juga menekankan, bahwa setiap peserta Pilkada harus dapat memimpin terlaksananya protokol kesehatan yang memenuhi standar dalam setiap tahapan pilkada. Menurutnya, kepemimpinan para calon dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini, juga akan menjadi landasan pertimbangan bagi warga untuk memilih atau tidak memilih seorang calon.
“Sebut saja penerapan protokol kesehatan terkait Covid-19 di masa pilkada ini sebagai uji coba kepemimpinan bagi para calon kepala daerah. Apakah mereka bisa memimpin tim partai politik, simpatisan, dan tim sukses secara keseluruhan untuk taat pada protokol Covid-19. Jika tidak, tentu kapasitas kepemimpinan mereka layak dipertanyakan,” ucap Ghani menutup.
Sementara itu, Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Padang Septi Wanda mengatakan, jika memang pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilada pada 9 Desember 2020 mendatang, mahasiswa tentu tak ada memiliki pilihan lain selain mendukung terlaksananya pesta demokrasi yang damai. Ia menegaskan, bahwa mahasiswa akan ikut mengawal pelaksanaan Pilkada.
“Kalau tetap digelar, tentu kita mendukung pelaksanaannya selama dilakukan dengan baik, lancar, dan tanpa kecurangan-kecurangan. Yang utama sekali, penerapan protokol kesehatan harus dikedepankan di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujar Septi kepada Hantaran.co, Jumat (25/9/2020).
Selain itu Septi Wanda juga berharap, agar siapa pun calon yang terpilih nantinya untuk menduduki kursi pemerintahan dalam dipemilihan gubernur atau pemilihan bupati/walikota, hendaknya bisa menjaga amanah dengan menjalankan semua kewajiban dan menyalurkan apa-apa yang menjadi hak rakyat.
“Harapan kami tentu saja, agar siapa pun yang terpilih nanti adalah sosok yang amanah, jujur, pintar, selalu menyerukan kebaikan, dan mencegah kemungkaran,” katanya lagi.
Upaya Penyelenggara
KPU dan Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar terus melakukan sosialisasi pilkada dan penerapan protokol kesehatan terkait Covid-19. Seperti dilakukan Bawaslu Kota Padang yang menggelar sosialisasi dan edukasi pada pemilih pemula untuk dapat menunaikan hak pilih pada Pilkada 9 Desember mendatang.
Selain itu, meski Kota Padang hanya akan menggelar Pilgub, Ketua Bawaslu Kota Padang Dori Putra mengatakan, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk dapat ikut serta menjadi pengawas partisipatif untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai.
“Pengawasan partisipatif juga bertujuan agar masyarakat dapat terlibat dalam mengawasi tahapan-tahapan Pilkada 2020. Seperti pengawasan untuk pemutakhiran data pemilih, masyarakat dapat mencermati Data Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan KPU,” kata Dori, Kamis (24/9/2020).
Jika belum terdaftar, kata Dori lagi, masyarakat dapat melapor ke PPS dan PPL di kelurahan. Hal itu, diyakini Dori, sebagai salah satu bentuk pengawasan masyarakat dalam memastikan hak pilih mereka pada Pilkada nanti.
“Terlebih saat masa kampanye seperti ini, masyarakat dapat mencegah oknum-oknum tim sukses yang mencoba untuk bermain politik uang. Masyarakat dapat melakukan pencegahan secara dini atau juga bisa melaporkan langsung Bawaslu terkait dugaan politik uang,” kata Dori lagi. (*)
Juli Ishaq Putra/Leni Marlina/hantaran.co