PESSEL, hantaran.co – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyerahkan bantuan berupa satu unit pembangunan gedung kantor untuk TK Nurul Ibadah, di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Bantuan tersebut merupakan program kemaslahatan 2021 dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang diserahkan secara simbolis oleh Lisda Hendrajoni.
“Alhamdulillah, kami kembali menyalurkan bantuan untuk pembangunan gedung kantor TK Nurul Ibadah di Kecamatan Koto XI Tarusan. Kami berharap kedepannya dapat menunjang kegiatan disini, khususnya anak-anak kita,” ucap Lisda, Kamis (26/5/2022).
Lisda menyebut, nilai bantuan yang diserahkan saat itu senilai Rp157 juta. Namun, disalurkan dalam bentuk fisik bangunan sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh penerima.
Selain bantuan bangunan kantor TK, lanjut Lisda, dihari yang sama pihaknya juga menyerahkan bantuan kandang Sapi bagi kelompok tani di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
“Untuk kelompok tani di Lengayang, kami juga menyerahkan bantuan kandang Sapi yang nilainya juga mencapai angka Rp160 juta. Bantuan tersebut juga bersumber dari BPKH, dan langsung kami serahkan kepada ketua kelompok taninya. Kami berharap tentunya bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kelompok tani dan dirawat agar dapat terus dipergunakan sebagaimana mestinya,” kata Lisda.
Menurut Srikandi NasDem ini, program bantuan untuk umat yang dimiliki oleh BKPH memiliki cakupan yang sangat luas, baik itu pada sektor pendidikan, pertanian, peternakan, hingga perdagangan.
Sasaran dari program tersebut, utamanya adalah masyarakat kurang mampu ataupun yayasan yang benar-benar membutuhkan dukungan.
“Kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan oleh BPKH ini. Kami di Komisi VIII yang bermitra dengan BPKH, tentunya bakal mengupayakan bantuan tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di daerah pemilihan,” ujar Lisda.
Selanjutnya Lisda mengimbau, kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa, dapat disampaikan langsung melalui proposal resmi yang nantinya bakal di survei dan ditelaah langsung oleh tim BPKH ataupun Komisi VIII.
“Ya, harapan kami agar masyarakat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya. Insya Allah bakal kami perjuangkan, baik itu melalui rapat ataupun program dari kementrian. Jadi, inilah tujuan dari kunjungan dapil dan reses itu kami lakukan ke masing-masing daerah,” tuturnya.
hantaran/*