JAKARTA, hantaran.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto dengan tegas mengatakan tidak boleh lagi ada mafia tanah yang berani main-main. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Selasa (21/06/2022).
Hadi menyebut, Presiden menugaskannya dirinya untuk mempercepat penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Sesuai perintah presiden PTSL supaya dipercepat karena ini menjadi pekerjaan yang tidak boleh lepas, kalau semua tertata maka tidak ada yang namanya mafia tanah bermain-main. Kalau bermain-main maka langsung dikriminalkan oleh kepolisian,” ujarnya menegaskan.
Saat ini, kata dia, PTSL secara nasional baru terselesaikan sekitar 80 juta dari target 126 juta. Selain PTSL, pada kesempatan itu, Hadi Tjahjanto mendengarkan laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri serta berdiskusi terkait permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut, khususnya lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola PT Mangli Dian Perkasa di Desa Puncu.
Ia menyampaikan bahwa segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta dengan memperhatikan keberadaan masyarakat.
Usai berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, Menteri ATR/BPN mengunjungi lokasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PT Mangli Dian Perkasa di Desa Puncu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Hadi berkesempatan mendengarkan aspirasi serta berdialog langsung dengan masyarakat.
Hadi Tjahjanto menyebut, bahwa lahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ia juga memerintahkan jajarannya untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) yang berfungsi mengawasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Saat di lokasi, Hadi disambut hangat oleh masyarakat dan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh warga saat itu.
“Terkait Mafia Tanah, jika ada praktek tersebut segera laporkan, saya sudah koordinasi dengan Bapak Kapolri dan akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya.
hantaran/rel