PADANG, hantaran.co —Rencana untuk membuka kembali aktivitas sekolah pada 2021 dikemukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Tahun 2021 Pengelolaan Dana Bos, Sekolah Penggerak dan PPDB Tahun Pembelajaran 2021/2022 di Auditorium Gubernuran, Senin (28/12/2020).
Acara Rakor tersebut dibuka langsung oleh, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Bupati/ Wali Kota, Forkopimda, Kepada Dinas Pendidikan, Kanwil Agama se-Sumbar.
Irwan Prayitno menginginkan Dinas Pendidikan harus tanggap dan cepat, jangan sampai pada saatnya sudah membuka sekolah belum siap dengan sarana dan prasarana protokol kesehatan. “Saya yakin sudah ini sudah dibicarakan, karena tahun depan sudah mulai pembelajaran tatap muka,” kata Irwan Prayitno.
Gubernur dua periode ini menjelaskan, di daerah sudah ada membuka sekolah tatap muka khusus untuk wilayah di zona hijau Covid-19. Ini menjadi perhatian di daerah, tentu dengan gayanya masing masing, sistem masing-masing, yang terpenting harus mengikuti protokol kesehatan.
Dikatakannya, Covid-19 tidak akan pernah habis kecuali ada vaksin dan obat. Saat ini kerja pemprov Sumbar terus mengendalikan Covid-19 dengan testing, tracing, treatment dan isolasi.
“Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengendalikan Covid-19 tersebut. Tidak mungkin mengenolkan Covid-19 sepanjang belum ada obat dan antivirusnya. Namun, pengendalian bisa berantakan, apabila muncul klaster baru di sekolah,” ungkapnya.
Irwan Prayitno mengingatkan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.
Oleh karena itu, ujar Gubernur, meski pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh Kanwil dan Kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.
“Namun, orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran secara daring dari rumah,” jelas Irwan.
Kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Kesiapan satuan pendidikan perlu menjadi perhatian. “Saya berharap para Bupati dan Wali Kota dapat mendorong semua sekolah melakukan kesiapan pembelajara tatap muka. Kesuksesan implementasi tidak terlepas dari komitmen kita bersama, khususnya pemerintah daerah,” ingatnya.
Bayangkan, kata Irwan, kalau anak di sekolah. Bisa tidak dicegah untuk bertemu temannya. “Guru cuma satu, pasti ada berkerumum. Murid ngobrol sama temannya bagaimana?. Apalagi dari rumah ke sekolah, kalau naik angkot, bertemu OTG, sudah dipastikan menular, bertemu teman di sekolah dan menularkan semua,” katanya.
Sekolah paling bahaya, maka harus hati-hati kalau orang tua tidak setuju anaknya tatap muka. “Kita harus tetap lakukan daring di rumah,” ulasnya.
Untuk itu perlu pengaturan shift dari Dinas Pendidikan untuk mengatur pembagian jumlah siswa untuk penerapan pembelajaran tatap muka. Nantinya di dalam kelas akan dibagi menjadi dua shift. Jumlah siswa pun akan diatur hingga 50 persen. Ruang sekolah juga harus diatur dan diberi jarak serta menyediakan sarana protokol kesehatan. Untuk jamnya nanti akan diatur lebih detail oleh Dinas Pendidikan.
Terkait dengan sistem pembelajaran daring (online) Irwan Prayitno menetapkan setiap sekolah harus terus menggunakan sistem daring, walaupun tidak ada lagi Covid, metode daring tetap menjadi sistem pembelajaran.
“Metode daring sebelumnya sudah ada, namun karena alasan tidak efektif sempat hilang. Karena Covid, mau tidak mau kita terpaksa menggunakan daring kembali,” tuturnya.
Metode daring harus dipermanenkan, setiap sekolah di Sumbar harus dilengkapi sarana daring, karena pembelajaran menggunakan daring akan terus dipakai.
“Oleh karena itu Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk melakukan pemasangan perangkatnya disetiap sekolah di Sumbar. Mulai dari komputernya, jaringannya dan semua perangkat untuk sistem daring,” tegasnya.
Lanjut, Gubernur menyampaikan, agar guru tetap patuhi aturan Covid-19 dan tetap awasi murid-murid, jangan sampai terjadi klaster baru di sekolah dalam penyebaran Covid-19.
Dalam sesi tanyajawab, banyak masukan dari peserta Rakor baik tingkat risiko penyebaran Covid-19, kesiapan ketersedian sarana sanitasi dan kebersihan, kesiapan guru dan murid mengenai protokol kesehatan, perlu adanya pengawasan dari satuan tugas Covid-19, psikologi anak dalam situasi pandemi dan lain hal.
Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri, mengatakan tentang pembukaan sekolah pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, kepada sekolah yang akan menjalankan pembelajaran tatap muka agar mempersiapkan protokol kesehatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. “Sebelum mereka menjalankan, masing masing (sekolah) harus menyiapkan dulu, sesuai protokol Covid-19,” ujarnya.
Terkait teknis pembelajaran yang akan direncanakan akan dibicarakan terlebih dahulu apakah pembelajaran shift-shift atau ada kebijakan lainnya.
Bagi orang tua siswa yang tidak setuju terkait kebijakan tersebut, diperbolehkan untuk melaksanakan pembejalaran melalui daring. Karena tidak ada paksaan untuk hal tersebut.
“Tidak ada paksaan dan tergantung persetujuan orang tuanya ingin anaknya sekolah tatap muka atau sekolah daring saja. Karena tetap kita di segi pendidikan harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan siswa,” tukasnya.
Menurut Adib sebagian besar orang tua murid menyetujui rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal 2021. Selain itu, harus dipersiapkan pula format pembelajaran yang bisa mencegah potensi terjadinya penularan virus. Harus detail teliti dan tangggap tuntas penanganan. Seperti jam belajar yang tidak penuh, tidak membuka kantin, serta format pembelajaran tanpa istirahat. (*)
hantaran.co
Komentar