PADANG, hantaran.co — Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, meminta agar warga membuka pintu untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada 2020. Langkah ini untuk mendukung suksesnya proses Pilkada serentak 2020 di Sumbar.
“Coklit ini berlangsung hingga 13 Agustus nanti. Imbauan ini perlu dilakukannya mengingat saat ini kita masih dibayangi oleh wabah Covid-19. Bisa saja banyak orang yang menutup pintu rumahnya lantaran khawatir terkena sebaran Covid-19,” katanya kepada media kemarin di Padang.
Leonardy menegaskan, KPU Sumbar bersama KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pilkada tentu telah mengupayakan meminimalisir penyebaran Covid-19 lewat tahapan Pilkada ini. Mereka sangat mengedepankan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19.
PPDP, katanya, harus lulus rapid test agar bisa dilantik sebagai petugas pemutakhiran data. Mereka harus menggunakan masker, face shield, hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun, sarung tangan, dan sangat memperhatikan social distancing. “Tujuannya untuk memelihara diri mereka dan orang yang didata dari kemungkinan interaksi fisik dan penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Kata Leonardi, sebenarnya KPU bisa saja melakukan memutakhirkan data berdasarkan RT-RW dan tugas mereka lebih ringan dan lebih cepat waktu penyelesaiannya. Namun, karena dalam aturan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak, khususnya pasal 23, maka Coklit tetap dilakukan door to door.
“Sebab dalam Pasal 23 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan, PPDP melakukan Coklit dengan menemui pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.
“Kita luangkan waktu untuk petugas PPDP. Bahkan siap ikut menyaksikan proses pemutakhiran data pemilih sesuai kondisi terkini,” ujar pria yang akrab disapa_ Bang Leo_ itu, Jumat lalu.
Dikatakan Leo, pemilihan berkualitas tentu dimulai dengan terjaminnya hak-hak pilih semua warga Kota Padang khususnya dan Sumbar pada umumnya. (h/isr)